• https://carolinacleaningservice.com/
  • https://cbtmortgage.com/
    • PEMBARUAN POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI INDONESIA | Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 dinyatakan “Negara..."> Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 dinyatakan “Negara..."/>
    Image of PEMBARUAN POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI INDONESIA
    Penanda Bagikan

    Text

    PEMBARUAN POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI INDONESIA

    Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 dinyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Akibat dari ketentuan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan hukum Penetapan suatu negara sebagai negara hukum yang berkesejahteraan memberikan konsekuensi bahwa hukum yang berlaku akan memberikan jaminan terhadap segenap bangsa, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum harus mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin. Di mana hal ini hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan tentang “jaminan” tersebut dituangkan dalam konstitusi.

    Ketersediaan
    #
    Belum memasukkan lokasi Belum memasukkan lokasi
    16729
    Tersedia
    Informasi Detail
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    16729
    Penerbit
    : Jakad Media Publishing.,
    Deskripsi Fisik
    283
    Bahasa
    ISBN/ISSN
    6026191836
    Klasifikasi
    -
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subjek
    -
    Info Detail Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
    Versi lain/terkait

    Tidak tersedia versi lain

    Lampiran Berkas
    Tidak Ada Data
    Komentar
    Anda harus masuk sebelum memberikan komentar