Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Di lain pihak bahwa pembangunan desa atau kelurahan diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan di dalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa atau kelurahan adalah merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok kegiatan pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok utama yang kedua. Sasaran pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam arti masyarakat diharuskan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan. Dengan demikian masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan usulan proyek pembangunan, terutama didalam menentukan proyek-proyek yang lebih diprioritaskan dilaksanakan didesa supaya tercipta bahwa benar-benar pembangunan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Mutlak diperlukan sesuai dengan hakekat pembangunan desa atau kelurahan yang pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik. Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika ketentuan menyatakan bahwa pelaksanaan program sektor atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangun. Pelaksanaan program sektor atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Tujuan utama atau akhir kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Diukur secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat tercapai bila tingkat pendapatan riil rata-rata per kapita tinggi dengan distribusi pendapatan yang relatif merata. Tujuan ini tidak bisa tercapai hanya dengan kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non ekonomi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi dan kebijakan non ekonomi harus saling mendukung. Dalam buku ini dikaji tentang hal-hal diantaranya Definisi dan Pengertian Pembangunan Desa, Peran Aparatur Desa dan Masyarakat dalam Pembangunan Desa, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa serta Evaluasi dalam Pembangunan Desa.

Tidak tersedia versi lain

Tidak Ada Data